Kami siap melayani Anda, sehingga proses amnesti pajak Anda tepat, mudah dan nyaman

Panin Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Gateway Manajer Investasi

021 2965 4265
0818 0699 0655
amnesti.pajak@panin-am.co.id

Apa yang dimaksud dengan Gateway Repatriasi?

Pintu masuk (gateway) pengalihan harta wajib pajak adalah Lembaga yang ditunjuk pemerintah yang dapat mengelola/menginvestasikan dan mengadministrasikan harta repatriasi wajib pajak. Sesuai ketentuan, lembaga gateway harus dapat memastikan bahwa harta repatriasi tersebut berada/diinvestasikan di Indonesia selama periode 3 tahun. Gateway juga memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap dana repatriasi yang masuk/keluar ke/dari dalam pengelolaannya kepada pemerintah. Lembaga keuangan yang dimaksud berupa:

Bank: Sebuah lembaga keuangan yang memiliki kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, menerbiskan promes/banknote.
Manajer Investasi: manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya untuk mencapat target investasi yang menguntungkan investor.
Perantara Pedagang Efek: disebut juga pialang saham atau pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

Keuntungan menggunakan Lembaga Manajer Investasi sebagai gateway.

Menggunakan Manajer investasi sebagai gateway akan memberikan beberapa keuntungan bagi wajib pajak.

Reksadana, produk pengelolaan dari manajer investasi, Bukan Obyek Pajak. Sehingga dana repatriasi yang diinvestasikan dalam reksadana tidak akan dikenakan pajak untuk keuntungan yang dihasilkannya.
Manajer Investasi akan mengelola dana hasil repatriasi ke dalam efek keuangan di Indonesia, sehingga memberikan hasil optimal bagi nasabah. Nasabah dapat turut menikmati laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin pesat.
Nasabah dapat memilih produk investasi yang cocok/sesuai dengan resiko yang bisa ditanggungnya. Manajer investasi akan memberikan advis/saran serta menyediakan beragam produk keuangan, mulai dari resiko sangat rendah sampai dengan produk yang agresif. Manajer investasi akan membantu menginformasikan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
Nasabah yang relatif awam untuk investasi keuangan/efek di Indonesia akan mendapatkan kenyamanan karena dananya dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Manajer Investasi wajib, dengan seluruh kemampuan terbaiknya, untuk membantu nasabah mencapai tujuan investasinya.

Apa keunggulan Panin Asset Management sebagai Manager Investasi Gateway Repatriasi?

Panin Asset Management siap memberikan pelayanan terpadu repatriasi pajak agar nasabah dapat melakukan langkah amnesti pajak secara tepat, mudah dan nyaman. Pelayanan tersebut berupa: bantuan pengisian dokumen-dokumen yang terkait Amnesti Pajak, dan memfasilitasi dengan konsultan pajak dan notaris.
Panin Asset Management adalah salah satu Manajer Investasi terlama di Indonesia. Reksadana Panin Dana Maksima yang dikelolanya adalah salah satu reksadana yang paling awal di Indonesia dan telah berusia lebih dari 19 tahun. Reksadana tersebut telah berkali-kali mendapatkan penghargaan sebagai reksadana terbaik di Indonesia.
Panin Asset Management sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Panin Sekuritas Tbk. yang merupakan perusahaan Go Public dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. PT Panin Sekuritas Tbk. adalah perusahaan sekuritas yang memiliki modal terbesar di Indonesia dan telah meraih penghargaan emiten perusahaan sekuritas terbaik selama 3 tahun berturut-turut dari majalah Global Finance. PT Panin Sekuritas Tbk di rating AA- oleh Fitch.
Panin Asset Management memiliki produk investasi yang lengkap, sehingga investor dapat melakukan divesifikasi serta memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Produk reksadananya adalah:
- Reksadana Pasar Uang: Panin Dana Likuid
- Reksdana Pendapatan Tetap: Panin Dana Utama Plus 2, Panin Dana Pendapatan Berkala
- Reksadana Campuran: Panin Dana Prioritas, Panin Dana US Dollar, Panin Dana Unggulan Panin Dana bersama plus.
- Reksadana Saham: Panin Dana Maksima, Panin Dana Prima, Panin Dana Ultima, Panin Infra Bertumbuh dan Panin Dana Teladan.
Untuk memenuhi kebutuhan spesifik/khusus peserta amnesti pajak. Panin Asset Management menerbitkan Kontrak Pengelolaan Dana yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
Panin Asset Management memiliki tim IT (Information Technology) yang kuat. Sehingga sistem administrasi dan pelaporan ke nasabah dapat dilakukan secara aktual dan akurat. Semua transaksi investasi dilakukan secara automated,and integrated yang menjamin prosedur transaksi yang akurat, nyaman, dan aman. Nasabah dapat mengakses posisi investasinya secara mudah baik dari komputer maupun mobile phone. Khusus dalam rangka amnesti pajak, kami juga menyediakan pelaporan yang dibutuhkan wajib pajak.

Bagaimana menghubungi kami?

Tersedia layanan one on one untuk konsultasi seputar Amnesti Pajak yang dapat dihubungi melalui nomor telepon (021)-2965 4265 atau WhatsApp Centre di nomor 0818-0699-0655 atau melalui alamat e-mail amnesti.pajak@panin-am.co.id.

Selamat Datang di laman Amnesti Pajak. Semua informasi mengenai Amnesti Pajak dapat Anda peroleh disini.

Infografis Amnesti Pajak

Ruang Lingkup

Apa itu Amnesti Pajak?

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak.
Siapa yang bisa memanfaatkan?

Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak Badan Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.
Kapan berlakunya?

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017.
Mengapa saya harus ikut?

Ini adalah kesempatan terbaik. Untuk Anda, untuk bangsa dan negara. Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan dalam bidang perpajakan.
Kemana mengajukan Amnesti Pajak?

Ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.
Bagaimana caranya?

Tata cara pengajuan Amnesti Pajak adalah sebagai berikut:

Tarif Tebusan

Repatriasi:

Menanamkan harta yang diungkap dalam program Pengampunan Pajak ke dalam instrumen investasi yang telah ditentukan.

Keuntungan Pengampunan Pajak

1. Penghapusan

pajak yang seharusnya terhutang.

2. Tidak Dikenai

sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan.

3. Tidak Dilakukan

pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan & penyidikan.

4. Penghentian

proses pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.

5. Jaminan Rahasia

data pengampunan pajak tidak dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apa pun.

6. Pembebasan

pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

Gateway Repatriasi Pajak

Galeri

Frequent Ask & Question (FAQ)

FAQ Selengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut:

FAQ Amnesti Pajak Lengkap(423.72 KB)

Apa sih Amnesti Pajak itu?

Amnesti Pajak adalah penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015 dengan cara Wajib Pajak mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan.

Apa latar belakang dan tujuannya?

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sementara banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagian dari Harta yang berada di luar wilayah Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan pembandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak.

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam wilayah Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta yang dimilikinya dalam bentuk Amnesti Pajak. Terobosan kebijakan berupa Amnesti Pajak juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Tujuan dari Amnesti Pajak dalam jangka pendek adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang bergunauntuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Indonesia.

Apa saja aspek yang dicakup dalam Amnesti Pajak?

Amnesti Pajak diberikan kepada seluruh Pajak yang timbul atas pengungkapan harta yang diajukan Amnesti yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Bagaimana cara penyampaian pengajuan Amnesti Pajak?

Penyampaian pengajuan Amnesti Pajak harus disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Kalau posisi saya jauh dari KPP tempat saya terdaftar, apakah penyampaian pengajuan Amnesti Pajak melalui penyampaian Surat Pernyataan bisa melalui pos?

Tidak bisa. Pengajuan Amnesti Pajak menggunakan Surat Pernyataan harus disampaikan langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Kalau penyampaian pengajuan Amnesti Pajak dengan cara diwakilkan saja, apakah boleh?

Boleh, selama Surat Pernyataan Pengampunan ditandatangani oleh Wajib Pajak bersangkutan. Penyampaian Surat Pernyataan yang diwakilkan oleh orang lain harus melampirkan surat kuasa atau surat penunjukan.

Untuk mendapatkan Amnesti Pajak, apakah pembayaran tunggakan pajak dapat dilunasi sebagian saja atau tidak seluruhnya?

Tidak bisa. Wajib Pajak harus melunasi seluruh tunggakan pajak yakni pokok utang pajak tanpa sanksi administrasi sebelum mengajukan Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak.

Saya tidak tahu berapa tunggakan pajak saya, bagaimana saya dapat mengetahuinya?

Wajib Pajak dapat mendatangi KPP Wajib Pajak terdaftar untuk menanyakan jumlah tunggakan pajaknya saat ini.

Tunggakan pajak apa saja yang dimaksud dalam Amnesti Pajak ini?

Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Apakah Uang Tebusan harus dibayar tunai kepada KPP?

Tidak bisa. Pembayaran uang tebusan harus dilakukan dengan lunas ke Kantor Pos/Bank Persepsi yang ditunjuk sesuai dengan tarif yang berlaku pada periode pelaporan sebelum Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak disampaikan.

Berapa kode SSP Pembayaran uang tebusan atas Amnesti Pajak?

Pembayaran Uang Tebusan dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411129 dan Kode Jenis Setoran 512. Uang Tebusan diadministrasikan sebagai Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya.

Apakah Uang Tebusan harus dibayar melalui e-Billing?

Benar. Pembayaran Uang Tebusan menggunakan sarana e-billing dan dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara.

Untuk repatriasi, ke mana sajakah saya dapat melakukan investasi melalui bank persepsi?

Investasi dapat dilakukan dalam bentuk:

Surat berharga Negara Republik Indonesia;
Obligasi Badan Usaha Milik Negara;
Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
Investasi keuangan pada Bank Persepsi;
Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah melakukan repatriasi, apa yang harus saya lakukan?

Bagi Wajib Pajak menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Wajib Pajak Terdaftar mengenai:

Penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; dan/atau
Realisasi pengalihan dan investasi Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.

Kapan laporan tersebut saya sampaikan?

Untuk Laporan penempatan dan investasi Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tanggal 31 Maret pada tahun setelah tanggal penyampaian Surat Pernyataan untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
Tanggal 30 April pada tahun setelah tanggal penyampaian Surat Pernyataan untuk Wajib Pajak badan, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Sedangkan untuk Laporan realisasi pengalihan dan investasi Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disampaikan paling lambat pada akhir bulan dilakukannya pengalihan.

Apakah data yang saya cantumkan dalam Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak itu aman?

Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini aman, dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Jadi, data yang saya berikan tidak boleh diberikan lagi ke orang lain?

Tidak. Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.